Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan Drs. James J. Tombokan mendampingi Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar, SH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Rabu, 12 Maret 2025 bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Mayjen TNI (Purn) Julius Selvanus, SE., Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Dr. J. Viktor Mailangkay, SH., MH., Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Steve Kepel, ST., M.Si., serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., MA. Turut hadir pula Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Sumule Tumbo, SE., MM.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, pimpinan instansi vertikal, pejabat pimpinan tinggi pratama, sekretaris daerah, inspektur daerah, dan kepala BKAD se-Provinsi Sulawesi Utara, serta pimpinan perbankan. Turut hadir juga mendampingi Bupati yakni Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Bagian Hukum Setda, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Selvanus, menekankan pentingnya ketelitian dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Berbicara tentang keuangan dan belanja ini sangat penting, dan kita harus teliti. Transparansi adalah kunci utama. Berangkat dari kegiatan ini, saya ingin kita tidak salah dalam membuat atau merevisi anggaran. Saya berharap ke depan, apa yang kita lakukan serta dengar hari ini sesuai dengan keinginan Bapak Presiden,” ujar Gubernur.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dan mengelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepala BKAD Minahasa Selatan, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya efisiensi belanja daerah. “Kami siap mengimplementasikan hasil rakor ini dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menerapkan efkisiensi anggaran dalam APBD tahun 2025.
